Radio Bintang Tenggara Informasi Dan Solusi 
Related Articles
BINTANGTENGGARA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) secara resmi meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Tahun Anggaran 2025. Program senilai Rp48,077 miliar itu ditargetkan menjangkau 48.077 siswa SMA, SMK, dan SLB dari keluarga kurang mampu, guna mencegah putus sekolah akibat kendala ekonomi.
Peluncuran dilaksanakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Dyandra Convention Center, Surabaya. Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
“Pendidikan adalah jalan penting meraih masa depan lebih baik. Tidak boleh ada anak yang putus sekolah karena ekonomi. Jangan pernah merasa minder. Sekalipun berangkat sekolah dibonceng ayah pakai sepeda, itu adalah bentuk penghormatan dan kasih sayang yang patut disyukuri,” tegas Khofifah, dikutip dari Kominfo Jatim.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, melaporkan bahwa penerima bantuan merupakan siswa dari keluarga berpenghasilan rendah (desil 1 dan 2) yang tidak sedang menerima program beasiswa lain, guna menghindari duplikasi. Bantuan sebesar Rp1 juta per siswa akan disalurkan via virtual account, sesuai Surat Keputusan Gubernur.
“Dana ini dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan yang mendesak: seragam, buku, alat tulis, tas, sepatu, paket data, hingga transportasi. Ini wujud nyata hadirnya pemerintah untuk memastikan kemiskinan tidak menjadi penghalang pendidikan,” jelas Aries.
Rincian penerima adalah: 11.362 siswa SMA, 24.339 siswa SMK, dan 12.376 siswa SLB. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp48.077.000.000.
Kehadiran program ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah Kemendagri, Paudah, menyebut Jawa Timur menunjukkan capaian signifikan dalam partisipasi sekolah, dengan angka 100% untuk usia 7-15 tahun.
Namun, ia mengingatkan tantangan nasional masih besar pada kelompok usia 16-18 tahun (SMA), dimana partisipasi rata-rata nasional masih 76,44%. “Kami yakin program Jatim ini akan berkontribusi besar bagi peningkatan angka partisipasi sekolah nasional, khususnya untuk jenjang menengah atas,” ungkap Paudah.
Program ini merupakan implementasi dari salah satu agenda Nawa Bhakti Satya, khususnya pilar “Jatim Cerdas”, yang menekankan pemerataan akses pendidikan berkualitas. Pada kesempatan yang sama, Pemprov Jatim juga menyerahkan dokumen Rencana Aksi Daerah sebagai strategi sistematis memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal.
Gubernur Khofifah kembali menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara. Melalui program ini, diharapkan seluruh anak di Jatim dapat menyelesaikan pendidikan minimal hingga jenjang SMA/SMK sesuai kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun.
“Kita ingin anak-anak kita membangun cita-cita dan meraih masa depan yang sukses, barokah, dan mulia. Tidak boleh ada yang tertinggal,” pungkasnya. (Asr)
