Radio Bintang Tenggara Informasi Dan Solusi 
Related Articles
Radiobintangtenggara.com, JEMBER – Bertempat diaula Rupatama Polres Jember, Rabu siang Polres Jember, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Jember melakukan penandatangan MoU pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu).
Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo menerangkan, dibuatnya sentra Gakumdu ini sebagai upaya mempersiapkan diri untuk penanganan perkara pelanggaran Pilkada Jatim pada 2018 mendatang.
Baca Juga. Pastikan Keamanan Selama Angkutan Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daops IX Jember Lakukan Inspeksi
Sentra Gakumdu bertempat di Kantor Panwaskab Jember dengan jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 22 orang. 12 orang dari polres Jember, 5 orang dari Kejari Jember dan 5 orang dari Panwaskab Jember.
“Seluruh personil yang ditugasklan masing-masing sudah mencamtumkan nomor telepon yang bisa dihubungi masyarakat yang membutuhkan pelayanan selama 24 jam,” katanya.
Menurut Kusworo, untuk teknis penanganan, Panwaskab terlebih dahulu akan melakukan filterisasi untuk menentukan apakah laporan yang diajukan masuk kategori tindak pidana pemilu atau bukan.
“Hanya yang masuk kategori tindak pidana pemilu saja yang akan diproses di sentra Gakumdu,” ujarnya.
Baca Juga. Cegah Disintegrasi Bangsa, Pemkab Jember Bentuk Forum Pembauran Kebangsaan
Sementara itu, Kajari Jember Ponco Hartanto menerangkan, proses penanganan perkara sengketa Pilkada tergolong cepat. Sesuai aturan yang berlaku di tingkat Panwaskab.
Penco menekankan hanya dibutuhkan waktu selama 7 hari, di Polres untuk proses penyidikan dibutuhkan waktu 14 hari dan di Kejari Jember untuk meneliti kelengkapan berkas.
Dengan hal itu nantinya akan terlihat apakah layak untuk disidangkan atau tidak serta terpenuhi syarat formil dan materiilnya hanya dibutuhkan waktu selama 5 hari.
“Untuk itu Ponco berharap seluruh unsur Gakumdu mulai dari Panwaskab, Polres dan Kejari jember bisa bersinergi dengan baik,” katanya.
SUPIANIK
