Radio Bintang Tenggara Informasi Dan Solusi 
Related Articles
BINTANGTENGGARA.NET, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat koordinasi (rakor) Tiga Pilar di Lapangan Tennis Indoor GOR Tawang Alun pada Rabu 7 Agustus 2024.
Acara itu dihadiri oleh ratusan unsur tiga pilar yang terdiri dari kepala desa/lurah, babinsa, dan bhabinkamtibmas.
Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Pengadilan Negeri Gede Yuliartha, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Banyuwangi Kombes Pol. Faisol Wahyudi.
Serta perwakilan Forpimda dari Polresta Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi, dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, membuka pertemuan dengan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah bergotong royong menjaga dan membangun Banyuwangi.
“Mengawali pertemuan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, khususnya kepala desa, babinsa, dan bhabinkamtibmas yang gotong royong menjaga dan membangun Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.
Pada kesempatan itu, Ipuk menyoroti fenomena kerawanan sosial yang menjadi permasalahan nasional, seperti pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol).
Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai pinjol di Indonesia mencapai Rp 22,76 triliun per Maret 2024, naik sekitar 15,35% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, laporan dari Menkopolhukam menyebutkan sekitar 4 juta orang di Indonesia terlibat dalam judi online, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
“Ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai orang-orang terdekat yang ada di lingkungan kita terjerat permasalahan ini,” tegas Bupati Ipuk.
“Butuh kepedulian dan kesungguhan kita untuk mencegahnya dengan mengedukasi warga agar terhindar dari pinjol dan judol,” tambahnya.
Ipuk juga menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan OJK dan perbankan untuk memberikan literasi keuangan kepada warga.
“Termasuk juga ke ASN, kami libatkan OJK secara rutin untuk memberikan materi bahaya pinjol dan judol,” tambah Ipuk.
Pada rapat tersebut, Bupati Ipuk mengingatkan kembali tujuh permasalahan yang harus diselesaikan di tingkat desa.
Mulai memastikan tidak ada anak miskin yang tidak bersekolah, mengatasi masalah gizi pada ibu hamil, bayi, dan balita miskin, memastikan akses kesehatan bagi orang miskin.
Memastikan lansia miskin tidak terlantar, memperbaiki rumah tidak layak huni, mengatasi permasalahan sampah, serta mengendalikan tata ruang.
Selain itu, Ipuk juga menyampaikan kemajuan pembangunan daerah, termasuk penurunan angka kemiskinan yang signifikan dalam empat tahun terakhir.
“Angka kemiskinan terus turun dalam empat tahun terakhir. Dari 7,34 persen di tahun 2023, kini menjadi 6,54 persen tahun 2024. Alhamdulillah, semua gotong royong kita menunjukkan kinerja positif, Banyuwangi berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 0,8 persen,” ungkapnya.
Banyuwangi juga terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2024, telah dialokasikan anggaran sebesar lebih dari Rp 277 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di 1.626 titik.
Selain itu, anggaran sebesar lebih dari Rp 86 miliar juga telah disiapkan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 492 titik.
Tentu dengan adanya rakor Tiga Pilar ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat semakin kuat.
Upaya tersebut dapat menghadapi berbagai tantangan sosial dan membangun Banyuwangi menjadi lebih baik. (RBT/Far)
