BINTANG TENGGARA – Pemerintah Republik Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum, teknologi modern, dan kesiapsiagaan berkelanjutan.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta.
Dalam rapat yang dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap praktik pembakaran hutan sebagai metode pembukaan lahan, khususnya oleh korporasi. Negara menuntut tanggung jawab penuh dari perusahaan atas lahan yang telah diberikan untuk dikelola.
“Pemerintah mengambil sikap jelas tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan. Namun, Presiden mendukung penuh penggunaan teknologi modern yang ramah lingkungan untuk pembukaan lahan,” tegas Menko Polkam.
Sebagai solusi, Presiden telah menginstruksikan penyediaan teknologi modern bagi masyarakat dan perusahaan. Program ini mencakup, penyediaan alat berat dan teknologi land clearing ramah lingkungan, bantuan teknis dari kementerian terkait, pendampingan kepada petani dan pelaku usaha. (Asr)