BANYUWANGI, RBT – Kabupaten Banyuwangi secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai lokus pilot project digitalisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) nasional. Penunjukan ini merupakan implementasi dari mandat Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos).
Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial, menyampaikan tiga pesan kunci Presiden, yaitu: Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran. “Digitalisasi Perlinsos dirancang agar bansos lebih tepat sasaran dan lebih akurat,” ujar Andy.
Sebagai persiapan, digelar Bimbingan Teknis Training Of Trainer (TOT) intensif selama tiga hari (9-11 September 2025) untuk 192 Agen Perlinsos, yang terdiri dari 167 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 25 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Pelatihan ini difasilitasi oleh tim Gugus Tugas KPTDP.
Fathur Rahman Utomo, Dewan Ekonomi Nasional, menekankan pentingnya persiapan ini. “Kita intensifkan pendampingan karena rencana pendaftaran untuk masyarakat Banyuwangi dimulai akhir September 2025 untuk bansos tahun 2026,” jelas Fathur. Ia menegaskan bahwa penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk tahun 2025 masih menggunakan metode yang berlaku saat ini dan tidak berubah.
Proses pilot project ini akan terdiri dari empat tahap: pendaftaran mandiri masyarakat, seleksi, pemberitahuan hasil, dan mekanisme sanggah. Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional, memaparkan bahwa proses seleksi akan menggunakan formulasi kriteria kelayakan yang dirumuskan oleh para pakar kemiskinan berdasarkan data terintegrasi dari berbagai kementerian/lembaga untuk memperkuat DTSEN.
“Para Agen Perlinsos tidak perlu menjelaskan alasan diterima atau ditolaknya suatu pendaftaran. Mereka fokus pada registrasi, sementara kelayakan sepenuhnya ditentukan oleh sistem yang formulanya telah disusun oleh para pakar,” jelas Andika.
Masyarakat dapat mendaftar secara mandiri melalui Portal Perlinsos menggunakan smartphone atau dibantu oleh Agen Perlinsos. Tanti, seorang Pendamping PKH dari Kecamatan Glagah yang mengikuti bimtek, membenarkan kemudahan sistem ini. “Pendaftaran cukup satu-dua menit, warga sudah bisa mendaftar. Nanti tinggal menunggu hasilnya sekitar satu bulan,” katanya.
Bagi pendaftar yang dinyatakan tidak layak, sistem akan memberikan notifikasi beserta alasannya dan memberikan kesempatan untuk menyanggah. “Kami memberikan kesempatan untuk menyanggah. Sudah kami atur di program ini,” tambah Andika.
Menyambut program ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyatakan kesiapan penuhnya. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan akan menggerakkan tidak hanya pendamping PKH dan TKSK, tetapi juga kader Dasa Wisma hingga operator desa untuk dilatih sebagai agen pendamping. “Jadi warga tidak perlu bingung mencari siapa pendamping PKH di wilayahnya, namun bisa langsung ke desa,” pungkas Bupati Ipuk. (Asr)
Radio Bintang Tenggara Informasi Dan Solusi