Radio Bintang Tenggara Informasi Dan Solusi 
Related Articles
Bintangtenggara – BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan jiwa bagi seluruh peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam Media Workshop bertema “Layanan Kesehatan Jiwa Hak Seluruh Peserta” yang digelar di Surakarta, Selasa (16/9), Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa kesehatan jiwa merupakan hak fundamental yang harus dijamin negara.
“Layanan kesehatan jiwa tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Negara hadir melalui Program JKN untuk memastikan setiap peserta mendapatkan layanan yang mudah, cepat, dan setara,” tegas Ghufron.
Dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan layanan kesehatan jiwa menunjukkan tren peningkatan signifikan. Sepanjang 2020–2024, pembiayaan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit mencapai Rp6,77 triliun dengan total 18,9 juta kasus. Skizofrenia menjadi diagnosis tertinggi, dengan 7,5 juta kasus dan pembiayaan Rp3,5 triliun.
Pada 2024 saja, tercatat 2,97 juta rujukan kasus jiwa dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara.
Ghufron menekankan pentingnya FKTP sebagai pintu utama layanan kesehatan jiwa. FKTP tidak hanya menjadi kontak pertama, tetapi juga pengelola kontinuitas pengobatan dan koordinator layanan komprehensif.
BPJS Kesehatan juga mendorong deteksi dini melalui skrining Self Reporting Questionnaire-20 (SRQ-20) yang tersedia di situs resmi BPJS Kesehatan. Hasil skrining menjadi dasar pemeriksaan lanjutan di FKTP jika ditemukan indikasi medis.
“Pendekatan ini memperkuat upaya promotif dan preventif agar masalah kesehatan jiwa dapat ditangani sejak dini,” ujar Ghufron.
Program Rujuk Balik (PRB) juga memungkinkan peserta yang telah stabil melanjutkan pengobatan di FKTP, sehingga lebih dekat dan efisien.
Psikolog klinis Tara de Thouars menyambut baik langkah BPJS Kesehatan. Ia menyoroti data Kementerian Kesehatan yang menunjukkan 1 dari 10 orang Indonesia mengalami masalah mental, dan 72,4 persen karyawan mengaku mengalami tekanan psikologis.
“Angka percobaan bunuh diri bahkan 10 kali lipat dari kasus yang tercatat. Survei Indonesia National Mental Health 2024 mencatat 39,4 persen remaja mengalami masalah mental, dengan peningkatan tahunan 20–30 persen,” ungkap Tara.
Ia menyebut tekanan ekonomi, persaingan kerja, FOMO, dan media sosial sebagai pemicu utama. Tara mengimbau masyarakat untuk berhenti memberi label negatif dan menormalisasi pencarian bantuan profesional.
“Tanpa kesehatan mental, apapun tidak akan ada artinya,” tutup Tara.
Plt. Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta, Wahyu Nur Ambarwati, menyatakan kesiapan melayani peserta JKN dengan pendekatan humanistik. RSJD memiliki 213 tempat tidur, termasuk 177 untuk psikiatri, dan instalasi rehabilitasi psikososial.
“Lebih dari 90 persen pasien rawat inap adalah peserta JKN, baik segmen PBI maupun non-PBI. Ini menunjukkan ketergantungan masyarakat terhadap Program JKN,” jelas Wahyu.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menekankan pentingnya sosialisasi skrining SRQ-20 dan pemerataan layanan di daerah 3T. Ia menegaskan bahwa layanan kesehatan jiwa harus inklusif dan berkesinambungan.
“Pencegahan gangguan jiwa adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat juga harus aktif menjaga status kepesertaan JKN,” ujar Timboel.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Titus Sri Hardianto, menyampaikan bahwa layanan kesehatan jiwa tersedia bagi seluruh peserta JKN di wilayahnya. Peserta dapat memulai pemeriksaan di FKTP dan dirujuk ke rumah sakit jika diperlukan.
“Di Banyuwangi, layanan tersedia di RSUD Blambangan, RSUD Genteng, RS Graha Medika, dan RS Al Huda. Pastikan kepesertaan JKN aktif dengan rutin membayar iuran,” imbau Titus.
Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan WhatsApp PANDAWA di 08118165165, atau Care Center 165. (*)
