Radio Bintang Tenggara Informasi Dan Solusi 
Related Articles
BANYUWANGI, RBT – Sekretariat DPRD Banyuwangi kembali menjadi sorotan nasional atas inovasi dan komitmennya dalam pengelolaan informasi hukum. Rabu (8/10/2025), Kepala Bagian Persidangan dan Dokumentasi Informasi Hukum Sekretaris Jenderal DPR RI, Dwi Frihartomo, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Banyuwangi dalam rangka studi tiru pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta Sistem Informasi Pembentukan Peraturan Daerah (Siprada).
Kunjungan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya pembelajaran langsung dari daerah yang telah terbukti unggul dalam tata kelola dokumentasi hukum. Banyuwangi sebelumnya meraih penghargaan sebagai Pengelola JDIH Terbaik se-Jawa Timur dalam dua kategori sekaligus: Pengelola JDIH Terbaik I untuk kategori Kabupaten/Kota dan kategori Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.
“Banyak yang kami pelajari dari Banyuwangi. JDIH-nya menjadi yang terbaik di Jawa Timur, dan ini bisa kami amati, tiru, serta modifikasi sebagai bagian dari peningkatan layanan publik,” ujar Dwi Frihartomo dalam sesi diskusi bersama jajaran Sekretariat DPRD Banyuwangi.
Penghargaan tersebut diterima Banyuwangi dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (1/6/2024), sebagai bentuk pengakuan atas komitmen Pemkab Banyuwangi dalam menyediakan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Selain JDIH, Sekretariat DPRD Banyuwangi juga memperkenalkan inovasi Siprada, sebuah sistem berbasis digital yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah. Siprada, yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025, telah menjadi kanal partisipatif sejak diluncurkan pada 2021.
Melalui aplikasi Siprada, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai rancangan perda, memberikan masukan, hingga mengajukan usulan kebijakan. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi daerah dan memastikan setiap kebijakan yang diterbitkan benar-benar berdampak positif bagi warga Banyuwangi.
Kunjungan ini diharapkan menjadi awal kolaborasi antar-lembaga dalam memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan hukum di Indonesia.
