Radio Bintang Tenggara Informasi Dan Solusi 
Related Articles
BINTANGTENGGARA – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperkuat jaminan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding dengan PT Asuransi Jiwa Taspen untuk memberikan perlindungan jaminan hari tua.
MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dan perwakilan PT Taspen Cabang Jember, Muhammad Aldian. Penandatanganan berlangsung dalam acara penyerahan 4.888 Surat Keputusan PPPK Paruh Waktu di Gedung Olah Raga Tawang Alun, Minggu (28/12/2025).
Bupati Ipuk menegaskan, kolaborasi ini merupakan ikhtiar pemerintah daerah untuk memastikan masa depan para PPPK yang selama ini belum memiliki skema pensiun formal.
“Ini adalah bagian ikhtiar untuk menjamin masa pensiun seluruh PPPK Banyuwangi, termasuk yang paruh waktu. Kami ingin memastikan perlindungan sosial dan jaminan hari tua bagi mereka. Dengan ASN yang lebih tenang karena ada jaminan masa tua, saya harap pelayanan publik di Banyuwangi semakin optimal,” ungkapnya.
Melalui kerja sama ini, PPPK di Banyuwangi akan mendapat skema jaminan serupa dengan Pegawai Negeri Sipil. Branch Manager PT Taspen Jember, Muhammad Aldian, menjelaskan fleksibilitas yang ditawarkan.
“PPPK yang telah memasuki masa pensiun nantinya bisa memilih skema pencairan yang diinginkan. Bisa dicairkan sekaligus, atau dalam skema bulanan seperti pensiun PNS.”
Sistem pembayaran premi dirancang untuk kemudahan pegawai. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, menyebutkan premi sebesar 4,75 persen dari gaji akan dipotong langsung setiap bulan.
“Skema ini memudahkan pegawai dan menjamin keberlanjutan pembayaran premi secara rutin.”
Saat ini, total ASN di Banyuwangi mencapai 15.411 orang, terdiri dari 6.218 PNS, 4.305 PPPK penuh waktu, dan 4.888 PPPK paruh waktu yang baru saja menerima SK. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya mengamankan masa depan para pegawai, tetapi juga mendongkrak kinerja dan kualitas pelayanan publik di Banyuwangi. (Asr)
