Radio Bintang Tenggara Informasi Dan Solusi 
Related Articles
BINTANGTENGGARA – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam melakukan transformasi digital kembali diakui secara nasional. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Banyuwangi meraih indeks tertinggi di antara seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Nilai indeks SPBE Banyuwangi mencapai 4,87 dari skala maksimal 5, menempatkannya dalam kategori “Memuaskan”. Angka ini hanya selisih 0,01 poin dari peringkat pertama yang diraih KemenPAN-RB sendiri (4,88). Pencapaian ini mengungguli pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya, seperti Pemprov Jawa Barat (4,80), Pemprov Jawa Timur (4,79), dan Pemerintah Kota Surabaya (4,78). Sementara itu, indeks SPBE nasional rata-rata berada di angka 3,23.
Evaluasi yang dilakukan setiap dua tahun sekali ini mengukur 47 indikator dalam empat domain, meliputi Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, serta Layanan SPBE yang mencakup layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini. “Capaian ini merupakan hasil komitmen berkelanjutan dalam upaya digitalisasi di semua lini pemerintahan,” ujarnya. Ipuk menegaskan bahwa penghargaan ini akan memacu pemerintah daerah untuk terus memaksimalkan sistem elektronik, baik dalam administrasi pemerintahan maupun integrasi pelayanan publik, termasuk melalui perbaikan tata kelola dan peningkatan kapasitas aparatur.
Keunggulan SPBE Banyuwangi tidak hanya diakui, tetapi juga dipercaya menjadi model nasional. Pemerintah pusat telah menunjuk Banyuwangi sebagai *pilot project* digitalisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) melalui aplikasi Portal Perlinsos. Program yang diuji coba sejak September 2025 ini bertujuan memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran dan transparan. Keberhasilannya akan direplikasi di sejumlah daerah lain.
“Ini adalah sebuah kepercayaan yang berharga di mana Banyuwangi menjadi model ‘laboratorium hidup’ transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional,” kata Ipuk.
Sebelumnya, Banyuwangi telah memiliki fondasi digital yang kuat melalui sistem terintegrasi “Smart Kampung” yang dikembangkan sejak 2016. Platform ini telah mendorong budaya digital hingga tingkat desa, mencakup pelayanan kependudukan, penanganan bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pencapaian indeks SPBE tertinggi ini semakin mengukuhkan posisi Banyuwangi sebagai salah satu pelopor pemerintahan digital di tingkat daerah. (Asr)
