Radio Bintang Tenggara Informasi Dan Solusi 
Related Articles
BANYUWANGI, RBT – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemblokiran rekening oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kewenangan hukum yang berlaku.
“Menurut saya PPATK sudah melakukan pelanggaran kewenangan yang serius, yang bisa digugat itu ke pengadilan,” kata Mahfud, seperti dikutip dari Republika.
Pernyataan Mahfud merespons kebijakan PPATK yang memblokir sejumlah rekening dengan alasan tidak aktif selama tiga bulan. Ia menyebut parameter tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar tindakan hukum, apalagi menyangkut hak kepemilikan dan akses terhadap dana pribadi.
Mahfud MD juga menyangsikan motif di balik kebijakan tersebut. Ia menduga ada kekuatan tertentu yang mendorong PPATK mengambil langkah pemblokiran, dan menolak mentah-mentah alasan lembaga itu yang menyebut tindakan tersebut sebagai upaya melindungi masyarakat dari praktik perjudian online.
“Jangan terjadi lagi. Pasti ada yang nyuruh. Saya tidak percaya pada jawaban PPATK ini untuk mencegah rakyat dari bahaya judol (judi online),” tegas Mahfud.
Ia mempertanyakan logika di balik tindakan pemblokiran yang justru merugikan masyarakat. Menurutnya, jika ada dugaan rekening tertentu terlibat dalam aktivitas mencurigakan, seharusnya dilakukan pemblokiran sementara disertai proses penyelidikan yang transparan.
“Gimana ceritanya melindungi rakyat tapi memblokir rekening orang sampai ditutup, tidak bisa diambil uangnya. Kalau ada dugaan, ya blokir dulu, lalu diselidiki. Gitu,” tambahnya. (Asr)
