Jelang Nataru Komisi IV DPRD Banyuwangi Sidak Pelabuhan Tanjungwangi
Jelang Nataru Komisi IV DPRD Banyuwangi Sidak Pelabuhan Tanjungwangi

Jelang Nataru Komisi IV DPRD Banyuwangi Sidak Pelabuhan Tanjungwangi

BINTANGTENGGARA – Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjungwangi, Senin (1/12/2025). Sidak ini dilakukan merespons keluhan masyarakat yang terus berdatangan terkait kemacetan panjang akibat antrean kapal yang kerap menghambat lalu lintas di Jalan Nasional Banyuwangi-Situbondo.

Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Patemo, sidak turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja, serta jajaran manajemen Pelindo III Cabang Tanjungwangi. Patemo menekankan bahwa kelancaran arus lalu lintas kapal di Selat Bali dan operasional Pelabuhan Tanjungwangi merupakan urat nadi logistik nasional yang harus ditata secara serius dan konkret.

Dalam paparannya, General Manager Pelindo III Tanjungwangi, Eko Budi, menjelaskan bahwa kapasitas lapangan parkir pelabuhan sebenarnya mampu menampung 2,5 kapal pada rute Tanjungwangi-Gilimanuk, Lombok. Namun, antrean yang terjadi di luar area seringkali dipicu oleh masalah di sistem tiket dan pemberlakuan kitir (nomor antrean) yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus serta Asosiasi Logistik dan Pengangkutan (ALP).

“Secara prosedur, kendaraan yang telah membeli tiket seharusnya dapat langsung masuk ke area parkir pelabuhan tanpa antre di luar,” jelas Eko Budi.

Menyikapi temuan tersebut, Patemo menyatakan perlunya langkah segera. Ia meminta diadakan hearing atau dengar pendapat yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pelindo, DisHub, kepolisian, asosiasi, dan operator truk. Tujuannya adalah untuk mengurai akar persoalan tiket, parkir, dan antrean ini hingga tuntas dan menemukan solusi berkelanjutan.

“Ini menyangkut pelayanan publik dan efisiensi logistik. Tidak boleh ada praktik-praktik yang menyimpang dan merugikan masyarakat serta dunia usaha,” tegas Patemo.

Sidak ini diharapkan menjadi langkah awal perbaikan tata kelola pelabuhan yang lebih transparan dan efisien, guna mendukung percepatan distribusi barang dan menghilangkan titik kemacetan di pintu gerbang Pulau Jawa tersebut. (Ddy/Asr)

About Bintang Tenggara

Check Also

Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Tertinggi "Tunjung Wiyata Jati" dalam KI Award 2025

Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Tertinggi “Tunjung Wiyata Jati” dalam KI Award 2025

BINTANGTENGGARA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan tertinggi “Tunjung Wiyata Jati” dari …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *