Radio Bintang Tenggara Informasi Dan Solusi 
Related Articles
BINTANGTENGGARA – Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjalin kemitraan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) percepatan pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Kantor Kemenkop, Jakarta. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Farida Farichah, sebagai penyaksi.
MoU ini menjadi kerangka kerja bagi percepatan pembangunan fisik gerai serta pergudangan KDMP di Banyuwangi. Selain itu, cakupan kerjasama juga meliputi perluasan operasional usaha yang diselaraskan dengan potensi unggulan masing-masing desa.
“Kerja sama ini bertujuan menguatkan gerakan koperasi desa berbasis potensi lokal yang semakin berkembang,” ujar Menkop Ferry Juliantono seusai penandatanganan.
Ia mencontohkan keberhasilan KDMP Tukang Kayu di Banyuwangi yang telah diresmikan sebelumnya, dengan produk-produk lokal seperti kopi. Menurutnya, model pemberdayaan seperti ini sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut baik komitmen pemerintah pusat ini. “Alhamdulillah, dengan MoU ini KDMP di Banyuwangi dapat berkembang lebih optimal karena ada arahan dan pendampingan langsung dari Kemenkop,” katanya, Kamis (11/12/2025).
Ipuk mengungkapkan, Banyuwangi memiliki 217 desa dan kelurahan yang seluruhnya menjadi lokasi pengembangan KDMP. Karakter wilayah yang beragam, mulai dari pesisir, pegunungan, hingga kawasan perdagangan, membutuhkan panduan yang tepat agar pengembangan koperasi sesuai dengan potensi lokal.
“Kami membutuhkan pendampingan agar implementasi KDMP di Banyuwangi sejalan dengan arah kebijakan nasional dan ‘asta cita’ Bapak Presiden,” tambah Ipuk.
Menkop Ferry juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur dasar. Ia menawarkan bantuan pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) bagi koperasi desa di Banyuwangi yang masih membutuhkan. “Bila masih ada yang kekurangan, Ibu Bupati bisa kirim datanya ke kami. Nanti kami bantu penuhi,” tegasnya.
Dukungan dari pemerintah daerah dinilai krusial oleh Wakil Menteri Farida Farichah. “Kami senang dengan dukungan kepala daerah seperti Banyuwangi yang proaktif datang langsung untuk memperdalam dan bergerak bersama dalam percepatan KDMP,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa percepatan program ini tidak hanya menyangkut infrastruktur dan legalitas, tetapi juga penyelarasan visi antara pemerintah pusat dan daerah agar implementasi kebijakan nasional dapat berjalan seragam di seluruh Indonesia.
Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi model penguatan ekonomi kerakyatan, di mana koperasi desa tidak hanya menjadi unit usaha, tetapi juga penopang kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. (Asr)
