Radio Bintang Tenggara Informasi Dan Solusi 
Related Articles
BINTANGTENGGARA – Divisi Humas Polri menegaskan bahwa proses rekrutmen terpadu Polri Tahun Anggaran 2026, khususnya penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol), hanya akan diselenggarakan melalui satu pintu: jalur reguler. Penegasan ini sekaligus membantah adanya kuota khusus atau jalur belakang yang kerap menjadi celah praktik percaloan.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, dalam kegiatan doorstop di Lobby Lantai 1 Divisi Humas Polri, Selasa (7/4/2026). Menurutnya, seluruh tahapan seleksi berpegang pada prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) sebagaimana arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
“Rekrutmen terpadu Polri tetap mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Artinya, seluruh proses dilakukan secara objektif, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Johnny di hadapan awak media.
Ia menambahkan secara tegas bahwa tidak ada jalur khusus bagi siapa pun dalam penerimaan Akpol tahun ini. “Tidak ada kuota khusus. Kami mengimbau kepada seluruh peserta dan keluarga agar tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Divisi Humas Polri, jumlah pendaftar calon Taruna-Taruni Akpol Tahun 2026 mencapai 7.988 orang secara daring. Dari angka tersebut, sebanyak 5.432 peserta telah dinyatakan terverifikasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Saat ini, proses masih berlangsung pada tahap pemeriksaan administrasi.
Menyadari maraknya modus penipuan mengatasnamakan rekrutmen Polri, Kadiv Humas meminta masyarakat segera melapor jika menemukan indikasi percaloan atau janji kelulusan palsu. Laporan dapat disalurkan melalui Divisi Propam Polri, hotline rekrutmen di nomor 0821-1685-877, maupun ke Bareskrim Polri dan kepolisian setempat.
“Apabila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah bayaran, jangan ditanggapi. Jika sudah terjadi, segera laporkan. Jika melibatkan anggota Polri, akan diproses oleh Propam. Jika melibatkan masyarakat sipil, akan dilakukan penegakan hukum sesuai aturan,” jelas Johnny.
Lebih lanjut, Johnny menyebut bahwa rekrutmen Taruna-Taruni Akpol merupakan investasi jangka panjang Polri dalam mencetak calon pemimpin masa depan dengan proyeksi 25 hingga 30 tahun ke depan. Untuk itu, Polri terus mengevaluasi kurikulum pendidikan di lingkungan Akpol, termasuk upaya menghilangkan praktik kekerasan dalam relasi senior-junior.
“Sejak reformasi 1998, Polri telah mengedepankan kultur polisi sipil yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemampuan komunikasi, serta pendekatan pelayanan yang humanis,” pungkasnya.
Polri mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut mengawal dan mendukung proses rekrutmen terpadu ini sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. (Asr)
